Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Jokowi: Itu Urusan Pemerintah
Pelitadigital.id – Keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang menarik perhatian publik, termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Instruksi tersebut dinilai memicu perbedaan pandangan antara elite PDIP dan pemerintah.
Instruksi Megawati dan Situasi Internal PDIP
Menurut DetikNews Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Dalam surat tersebut, Megawati secara tegas meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang, yang sedianya berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Perintah tersebut dikeluarkan setelah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis (20/2) malam. KPK sendiri telah menetapkan Hasto sebagai tersangka sejak Desember 2024.
Instruksi Megawati menyebutkan bahwa kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Selain itu, mereka diminta tetap berada dalam komunikasi aktif dengan partai.
Jokowi: Retret Adalah Urusan Pemerintah
Menanggapi instruksi tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa retret kepala daerah merupakan agenda resmi pemerintahan. Ia menekankan bahwa kepala daerah yang telah dilantik seharusnya menghadiri acara tersebut.
“Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” ujar Jokowi di sela kunjungannya di Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Jokowi juga mengingatkan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segala hal.
“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Elite PDIP Tegaskan Ini Urusan Internal Partai
Menanggapi pernyataan Jokowi, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, menegaskan bahwa instruksi Megawati merupakan ranah internal partai. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak berkaitan dengan pihak luar.
“Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said saat ditemui di kediaman Megawati di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Said tidak berkomentar lebih jauh terkait perbedaan pendapat dengan Jokowi. Ia hanya menyebut bahwa dirinya masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP terkait langkah selanjutnya.
Dinamika Politik di Balik Instruksi Megawati
Keputusan Megawati untuk menarik kepala daerah PDIP dari agenda pemerintah memunculkan spekulasi politik. Sejumlah pengamat menilai bahwa instruksi ini bisa menjadi sinyal ketegangan antara PDIP dan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, meskipun Jokowi berasal dari PDIP, hubungan keduanya dalam beberapa waktu terakhir kerap diwarnai perbedaan sikap.
Apakah langkah PDIP ini akan berdampak pada hubungan politik ke depan? Publik masih menanti perkembangan lebih lanjut dari dinamika yang tengah berlangsung ini.
