Jokowi Tantang PDIP Ungkap Identitas Utusan yang Diduga Membelanya
Pelitadigital.id – Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), membantah tudingan bahwa dirinya pernah mengirim utusan untuk meminta PDI Perjuangan (PDIP) agar tidak memecatnya dari keanggotaan partai. Pernyataan ini menanggapi tuduhan yang dilontarkan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, beberapa waktu lalu.
Jokowi secara tegas menantang pihak PDIP untuk mengungkap identitas utusan yang dimaksud.
“Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, biar jelas. Siapa? Siapa?” kata Jokowi dikutip dari CNN Indonesia
Jokowi juga mempertanyakan alasan dirinya disebut mengirim utusan ke PDIP. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak masuk akal.
“Kepentingan saya apa untuk mengutus itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini dirinya telah bersabar menghadapi berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya, termasuk dari PDIP. Namun, ia menegaskan bahwa kesabarannya memiliki batas.
“Saya itu udah diem lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus lho. Tapi ada batasnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus menyatakan bahwa sehari sebelum PDIP secara resmi memutuskan untuk memecat Jokowi, ada seorang utusan yang menemui partai. Menurutnya, utusan tersebut meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi dan agar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengundurkan diri dari jabatannya.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur,” kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3).
Selain itu, Deddy juga menyebut utusan tersebut menyampaikan bahwa ada sekitar sembilan orang kader PDIP yang menjadi target pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Deddy enggan mengungkap siapa sosok utusan yang dimaksud, hanya menyebut bahwa orang tersebut memiliki kewenangan yang kuat.
Hingga kini, PDIP belum memberikan tanggapan resmi terkait bantahan yang disampaikan Jokowi. Pernyataan ini menambah panjang polemik antara Jokowi dan partai yang pernah menaunginya sejak awal karier politik di kancah nasional.
