Aplikasi Satu Profkeu Disiapkan Gantikan SIKOP, Layanan Konsultan Pajak Beralih ke Sistem Baru

Pelitadigital.id – Transformasi layanan digital di lingkungan Kementerian Keuangan terus berlanjut. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah kehadiran Aplikasi Satu Profkeu, sistem baru yang dirancang untuk mendukung penyelenggaraan layanan profesi keuangan, termasuk administrasi dan perizinan konsultan pajak.

Kehadiran Satu Profkeu berkaitan erat dengan rencana perubahan sistem layanan yang selama ini menggunakan Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP). SIKOP sebelumnya menjadi sarana administrasi untuk berbagai kebutuhan konsultan pajak, mulai dari pengajuan izin hingga proses perpanjangan dan peningkatan tingkat izin praktik.

Namun, peralihan menuju Satu Profkeu tidak dilakukan secara serta-merta. Sistem baru tersebut masih dalam tahap pengembangan sehingga Kementerian Keuangan menyiapkan mekanisme transisi agar layanan kepada konsultan pajak tetap berjalan selama proses perpindahan sistem.

Apa Itu Aplikasi Satu Profkeu?

Satu Profkeu merupakan sistem generasi berikutnya yang dikembangkan untuk mendukung layanan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk sektor konsultan pajak, sistem ini nantinya mengambil alih fungsi yang selama ini dijalankan SIKOP.

Pengembangan sistem tersebut juga tidak terlepas dari penyesuaian terhadap regulasi terbaru, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.

Perubahan regulasi membawa konsekuensi pada proses administrasi dan layanan perizinan. Karena itu, sistem digital yang digunakan untuk mendukung layanan profesi tersebut juga perlu disesuaikan agar dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.

Di tengah perubahan tersebut, pengguna perlu memahami bahwa Satu Profkeu berbeda dengan Find-ProfKeu. Find-ProfKeu merupakan aplikasi berbasis web yang ditujukan bagi pihak di luar Kementerian Keuangan untuk memperoleh informasi mengenai data profesi keuangan tertentu.

Dengan demikian, kedua sistem tersebut memiliki fungsi berbeda. Satu Profkeu berorientasi pada penyelenggaraan layanan profesi keuangan, sedangkan Find-ProfKeu digunakan untuk memperoleh informasi terkait profesi keuangan tertentu.

SIKOP Beralih ke Sistem Generasi Berikutnya

Selama digunakan, SIKOP memiliki peran penting dalam mendukung administrasi konsultan pajak. Sistem tersebut menangani sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan izin profesi, termasuk pengajuan izin, perpanjangan masa berlaku izin, serta peningkatan tingkat izin praktik konsultan pajak.

Rencana penggantian SIKOP bukan sekadar pergantian nama atau tampilan aplikasi. Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian sistem layanan terhadap perkembangan tata kelola profesi dan ketentuan administrasi yang baru.

Melalui sistem generasi berikutnya, proses layanan diharapkan dapat semakin selaras dengan kebutuhan administrasi profesi keuangan berbasis digital.

Bagi konsultan pajak, perubahan tersebut tentu membutuhkan masa adaptasi. Pengguna tidak cukup hanya mengetahui bahwa SIKOP akan digantikan. Mereka juga perlu memperhatikan bagaimana cara mengakses sistem baru, dokumen yang diperlukan, persyaratan layanan, serta prosedur pengajuan setelah Satu Profkeu resmi digunakan.

Bagaimana Proses Transisi SIKOP ke Satu Profkeu?

Saat ini, Aplikasi Satu Profkeu masih berada dalam tahap pengembangan. Artinya, seluruh layanan perizinan konsultan pajak belum sepenuhnya dipindahkan ke sistem tersebut.

Untuk menjaga agar pelayanan tetap berjalan, Kementerian Keuangan menyediakan portal layanan transisi selama masa peralihan. Mekanisme ini menjadi jembatan sebelum Satu Profkeu beroperasi secara penuh.

Keberadaan kanal transisi penting untuk mencegah terhentinya pelayanan administrasi. Konsultan pajak yang membutuhkan layanan terkait izin tidak perlu menunggu sampai sistem baru selesai dikembangkan secara keseluruhan.

Masa transisi sekaligus memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memahami perubahan yang akan diterapkan. Dalam setiap migrasi sistem digital, pengguna biasanya perlu beradaptasi dengan prosedur, akun, dokumen, maupun alur pengajuan yang dapat mengalami perubahan.

Karena itu, informasi terbaru dari Kementerian Keuangan menjadi rujukan penting. Pengguna sebaiknya tidak hanya mengandalkan panduan lama yang berkaitan dengan SIKOP apabila sudah terdapat ketentuan atau prosedur baru.

Dampak Perubahan bagi Konsultan Pajak

Perubahan dari SIKOP menuju Satu Profkeu terutama akan dirasakan dalam aspek administrasi dan pengurusan perizinan konsultan pajak.

Konsultan pajak yang selama ini terbiasa menggunakan SIKOP perlu mengikuti informasi mengenai perkembangan sistem baru. Hal tersebut penting agar setiap pengajuan administrasi dapat dilakukan melalui kanal dan prosedur yang benar.

Selama masa peralihan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pengguna untuk mengurangi risiko kendala administrasi.

Pertama, konsultan pajak perlu memantau pengumuman resmi Kementerian Keuangan mengenai perkembangan dan jadwal penggunaan Satu Profkeu.

Kedua, selama sistem baru belum sepenuhnya beroperasi, pengguna sebaiknya menggunakan kanal layanan transisi yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketiga, berbagai dokumen yang berkaitan dengan perizinan sebaiknya disimpan secara tertata. Dokumen seperti izin praktik, sertifikat, dan administrasi pendukung perlu dipastikan mudah ditemukan apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses layanan.

Keempat, pengguna perlu memeriksa kembali persyaratan administrasi sebelum mengajukan permohonan. Ketentuan yang berlaku dapat berubah mengikuti sistem dan regulasi terbaru.

Kelima, konsultan pajak perlu berhati-hati terhadap informasi maupun tautan yang berasal dari sumber tidak resmi. Penggunaan kanal yang tidak tepat bukan hanya berpotensi menghambat proses administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan risiko keamanan data.

Persiapan Sebelum Satu Profkeu Resmi Digunakan

Masa transisi dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi sebelum sistem baru beroperasi secara penuh.

Konsultan pajak maupun pihak yang tengah mengurus kebutuhan perizinan dapat mulai menata dokumen terkait izin praktik, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya. Penyimpanan dokumen secara terorganisasi akan memudahkan proses apabila terdapat permintaan unggahan atau verifikasi melalui sistem baru.

Selain dokumen, pengguna juga perlu mencermati informasi mengenai jadwal peluncuran, mekanisme registrasi, tata cara akses, dan prosedur penggunaan Satu Profkeu.

Informasi lama mengenai SIKOP sebaiknya tidak langsung dijadikan acuan apabila Kementerian Keuangan telah menerbitkan prosedur baru. Mengikuti informasi resmi menjadi langkah penting agar pengguna tidak salah memahami tahapan layanan.