Prabowo : Anggaran Harus Dikelola untuk Rakyat, Bukan untuk Jalan-jalan
Pelitadigital.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melakukan efisiensi anggaran negara demi kepentingan masyarakat luas. Ia menyebut adanya pihak-pihak di dalam birokrasi yang menentang kebijakan penghematan yang diambilnya.
“Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil, ada, saya mau hemat uang. Uang itu untuk rakyat,” ujar Prabowo dikutip CNN Indonesia, Senin (10/2).
Menurutnya, langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memastikan dana negara digunakan secara optimal, terutama untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. Salah satu prioritas utama adalah meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan memperbaiki sarana pendidikan di seluruh Indonesia.
Sindir Anggaran Perjalanan Dinas
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung kebiasaan sejumlah pihak yang menggunakan anggaran negara untuk perjalanan ke luar negeri dengan dalih tugas dinas. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan penghematan ini mencakup pemangkasan anggaran yang dianggap tidak esensial.
“Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa perjalanan ke luar negeri harus dilakukan hanya jika benar-benar terkait dengan kepentingan negara. Ia meminta agar para pejabat tidak mencari-cari alasan untuk bepergian dengan menggunakan dana negara.
“Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” tambahnya.
Target Efisiensi Rp306,69 Triliun
Kebijakan penghematan anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan total efisiensi anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L), sementara Rp50,59 triliun akan dihemat dari dana transfer ke daerah. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan efisiensi ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
